UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Sama dengan Keputusan Hukum Tetap, Pasal 15 ayat (1) demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

INDONESIASATU.CO.ID:

OPINI - Masalah kredit adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan lembaga jaminan yang akan menjamin ketertiban pengembalian kredit kepada pemberi kredit secara cepat dan pasti. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapatkan perlindungan hokum melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan memberikan kepastian hokum bagi semua pihak yang berkepentingan. Seperti kita ketahui bahwa dalam melakukan usahanya para pelaku bisnis memerlukan dana yang besar yang "sebagian" diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Sebelum Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disingkat Undang-undang Fidusia diundangkan, kegiatan pinjam meminjam, pada umumnya di "back up" dengan jaminan dalam bentuk gadai, hipotek, hak tanggungan, maupun fidusia (dalam bentuk F.E.O). Untuk kepastian hukum, kemudian lahir Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengikuti cara eksekusi barang jaminan yang digunakan oleh Undang-undang Hak Tanggungan yaitu memberikan altematif eksekusi barang jaminan fidusia melalui penjualan secara lelang dan penjualan di bawah tangan. Eksekusi Jaminan Fidusia menurut Pasal 29 Undang-undang Fidusia hanya mengenal dua cara eksekusi (meski perumusannya seakan-akan menganut tiga cara).

Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Fidusia mengatur apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri yang berarti bahwa diperjanjikan ataupun tidak, kreditur melalui KP2LN dapat meminta agar benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia itu dilelang apabila debitur cidera janji  dalam melaksanakan pengurusan piutang negara adalah melalui pencairan yaitu tindakan penjualan melalui Lelang, Penjualan Tidak Melalui Lelang maupun Penebusan Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain yang dilakukan dalam rangka penyelesaian hutang yang mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, meskipun barang jaminan hutang tersebut telah dibebani dengan Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia (kreditur/penyerah piutang), yaitu Perusahaan pemerintah. / KP2LN  tidak diharuskan untuk meminta persyaratan penetapan/persetujuan (fiat) dari Pengadilan Negeri apabila akan melakukan parate eksekusi terhadap jaminan Fidusia.

(1). Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.       

(2). Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagai-mana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).   

(3). Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. 

Pasal 15 

(1). Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  ESA".                                       

 (2). Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.                

(3). Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 16         

 (1). Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan  Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib  mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.                   

(2). Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan  permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Tidak terlepas dengan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011, Pengamana Esekusi Jaminan Fidusia.

OBJEK DAN PERSYARATAN PENGAMANAN

Bagian Kesatu Objek Pengamanan, Pasal 4  Objek pengamanan jaminan fidusia, meliputi hak jaminan atas:                                            

a. benda bergerak yang berwujud;

b. benda bergerak yang tidak berwujud; dan 

c. benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani     

(1) Objek pengamanan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  dilaksanakan terhadap benda jaminan yang telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

(2) Kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lingkup tugas Kementerian Hukum dan HAM.    Bagian Kedua Persyaratan Pengamanan

Pasal 6

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:     

a. ada permintaan dari pemohon;   

b. memiliki akta jaminan fidusia;   

c. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;     

d. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan     

  e. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

PERMOHONAN PENGAMANAN EKSEKUSI 

Pasal 7                           

(1) Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima  jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan.

Pasal 8       

 (1) Permohonan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan dengan melampirkan:                         

a. salinan akta jaminan fidusia;     

b. salinan sertifikat jaminan fidusia; 

c. surat peringatan kepada Debitor untuk  memenuhi kewajibannya;                   

 d. identitas pelaksana eksekusi; dan       

 e. surat tugas pelaksanaan eksekusi.

(2) Surat peringatan kepada Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 9

(1) Dalam hal penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan perjanjian kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk.

(2) Segala akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima jaminan fidusia dan pihak ketiga harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Yang menjadi persoalan hari ini ketika ada yang mengatakan eksekusi jaminan fidusia harus menunggu putusan pengadilan,  itu keliru.  Kami harapkan dalam mengukapkan pernyataan Hukum, berdasarkan amanad UU, Karena sudah jelas UU Fidusia No. 42 Tahun 1999 dan PerKap: No.8 Tahun 2011.  

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

* Belum ada berita terpopuler.

Index Berita